Selain itu, pemerintah juga telah memperhatikan aspek efisiensi dalam administrasi perpajakan. Core tax system yang diimplementasikan diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi data. Ini sejalan dengan semangat untuk menjaga stabilisasi dan fungsi distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan.
Terkait dengan pelaksanaan reformasi, Yon Arsal menyatakan bahwa pemerintah juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi di dunia global. Fleksibilitas dalam merespons perubahan-perubahan ini dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai target pajak yang ambisius.
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, peran teknologi informasi di bidang perpajakan menjadi semakin strategis. Pembaruan sistem administrasi perpajakan, seperti CTAS, bukan hanya merupakan langkah inovatif, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun sistem yang tangguh dan responsif terhadap dinamika ekonomi global.
Baca Juga : NIM Bank-Bank Digital Indonesia Membumbung Tinggi Meski Ancaman OJK Mengintai
Secara keseluruhan perjalanan menuju target pajak 2024, pemerintah dan Ditjen Pajak memahami bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemadanan NIK-NPWP, dan implementasi teknologi informasi adalah elemen-elemen kunci. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan menyusun kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan begitu, upaya pemerintah dalam mencapai target pajak 2024 sebesar Rp1.989 triliun bukan hanya merupakan bagian dari tugas rutin, tetapi juga sebagai respons cerdas terhadap ketidakpastian yang dihadapi oleh perekonomian global. Sebagai strategi yang komprehensif, reformasi perpajakan diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berdaya saing di tingkat global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
